Jakarta - Ketua Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa) KP Norman Hadinegoro meminta aparat kepolisian segera mengusut dan menindak tegas massa yang kembali mendemo renovasi Gereja Katolik Paroki Santo Joseph Tanjung Balai Karimun, Keuskupan Pangkalpinang, pada Kamis, 6 Februari 2020.
Massa memprotes langkah pihak paroki melanjutkan proses pembangunan gereja baru. Padahal, izin mendirikan bangunan (IMB)-nya sudah diperoleh pada Oktober tahun 2019 lalu.
"Semoga kejadian yang memalukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan terulang di tempat lain. Semoga pelaku yang menolak renovasi tempat ibadah harus diusut dan diadili," katanya kepada Tagar, Minggu, 9 Februari 2020.
Jangan sampai ulah sekelompok orang ingin merusak wibawa Pemda setempat, merusak wibawa Pemerintah dan merusak kerukunan.
Melihat hal tersebut, lantas Norman mempertanyakan sikap pemerintah daerah (Pemda) yang dinilainya masa bodoh terhadap aksi intoleran.
"Kenapa Pemda Karimun yang mengeluarkan IMB kok diam tidak ikut membantu mengamankan (demo) dari kelompok tertentu yang sengaja ingin merusak (keharmonisan) antar umat beragama," ujarnya.
Dia juga meminta ketegasan pemerintah untuk melihat gejolak yang saat ini nampak di akar rumput. Tidak hanya di Karimun, namun di daerah-daerah lainnya yang ada di Tanah Air.
"Izin renovasi total telah dihalangi sekelompok orang dengan teriak-teriak takbir. Ini Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Hukum adalah panglima, jika Gereja Katolik sudah memeroleh IMB kenapa kok dihalangi?" ucap Norman.
Dari zaman dahulu, dikatakan dia, hingga Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kerukunan antar umat beragama selalu terjaga, selalu menghindari isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Tetapi saat ini hal itu seakan sirna, tidak ada lagi sikap toleransi satu sama lain.
"Kenapa kok sekarang semakin aneh saja kacang lupa sama kulitnya. Negara Indonesia berdasarkan falsafah Pancasila. Ideologi Pancasila sudah teruji dari waktu ke waktu. Dalam menyelesaikan permasalahan dengan melalui musyawarah dan mufakat, karena Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas dan tirani minoritas," ucapnya.
"Jangan sampai ulah sekelompok orang ingin merusak wibawa Pemda setempat, merusak wibawa Pemerintah dan merusak kerukunan, merusak tatanan nilai yang sudah ada berabad-abad lamanya, bahkan sebelum Indonesia merdeka," kata Ketua Pernusa. []
Berita terkait
No comments:
Post a Comment