TRIBUNNEWS.COM/Kolonel Sus Taibur Rahman
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P memberikan sambutan dihadapan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri tahun 2019, yang diikuti 368 Perwira Tinggi yang terdiri dari 198 Pati TNI dan 170 Pati Polri, bertempat di Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019). Rapim TNI-Polri tahun 2019 mengangkat tema Dilandasi Profesionalitas, Soliditas dan Netralitas TNI-Polri Bersinergi Mengamankan Pemilu 2019 dan Pembangunan Nasional Dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI. Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya, para Menteri Kabinet Kerja, Kapolri Jenderal Polisi Prof. H.M Tito Karnavian. Ph.D., Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M, para mantan Panglima TNI dan Kapolri dari masa ke masa. TRIBUNNEWS.COM/PUSPEN TNI/Kolonel Sus Taibur Rahman
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi rencanakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Jawa.
Rencana pemindahan ibu kota ke luar Jawa itu pun menjadi bahan perbincangan hangat bagi warganet hingga tagar #IndonesiaIbuKotaBaru trending di Twitter.
Dikutip TribunStyle.com dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa.
Hal pemindahan ini diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019) sian tadi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa awalnya dalam rapat itu memiliki tiga alternatif yang ditawarkan ke Presiden Jokowi.
Baca: Menteri PUPR Sebut Butuh Lahan 40 Ribu Hektare untuk Bangun Ibu Kota Baru
Baca: Anies Baswedan Pastikan Pembangunan Besar di Jakarta Tetap Dilakukan Meski Ibu Kota Dipindah
Pertama, Ibu Kota tetap di Jakarta tetapi daerah seputaran Istana dan Monas dibuat khusus untuk kantor-kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga milik negara.
Sehingga seluruh kawasan pemerintahan berada di satu tempat dan itu menciptakan efisiensi di dalam tugas koordinasi pemerintah.
Alternatif kedua, pusat pemerintahan pindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius sekitar 50-70 km dari Jakarta.
Alternatif ketiga adalah memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa, khususnya mengarah kepada kawasan tmur Indonesia.
Presiden Joko Widodo yakin pemindahan Ibu Kota dari DKI Jakarta terwujud suatu hari nanti.
No comments:
Post a Comment